Dalam pandangan Tohom, percepatan pembangunan pembangkit bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas ekonomi daerah, dan memperbaiki struktur industri nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa konsumen listrik harus mendapatkan manfaat langsung dari investasi tersebut, mulai dari keandalan pasokan, tarif yang kompetitif, hingga layanan yang semakin modern.
Baca Juga:
Prabowo Bentuk DEN 2026–2030, Energi Jadi Pilar Strategis Pemerintahan
Tohom mengungkapkan bahwa dukungan publik merupakan elemen penentu keberhasilan.
“Transisi energi tidak bisa eksklusif. Ketika masyarakat, industri, dan pemerintah bergerak dalam arah yang sama, beban PLN akan menjadi peluang kolektif untuk menguatkan masa depan energi Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa RUPTL 2025–2034 membutuhkan investasi sekitar Rp 3.000 triliun untuk menambah kapasitas pembangkit 69,5 GW.
Baca Juga:
ESDM Buka-bukaan, Biomassa Ternyata Belum Siap Gantikan Batu Bara
Ia menegaskan pentingnya ekosistem investasi yang kondusif serta menyebut adanya dukungan dari BPI Danantara dan pemerintah sebagai penguatan bagi PLN dalam menjalankan mandat transisi energi nasional.
[Redaktur: Mega Puspita]
