KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai kebutuhan investasi Rp 3.000 triliun bagi PLN untuk menambah kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025–2034 bukanlah hambatan besar selama seluruh pemangku kepentingan mengambil peran aktif.
Organisasi itu menekankan pentingnya sinergi nasional agar percepatan transisi energi dan penguatan pasokan listrik tidak hanya bergantung pada PLN, tetapi menjadi kerja bersama lintas sektor.
Baca Juga:
Terobosan Besar Dekarbonisasi, ALPERKLINAS Apresiasi Langkah PLN Indonesia Power Percepat Co-Firing Biomassa di 47 PLTU
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menjelaskan bahwa investasi masif tersebut harus dipandang sebagai peluang strategis bagi Indonesia memasuki era kelistrikan modern.
Menurutnya, ekosistem pendanaan akan jauh lebih mudah terwujud apabila para pihak -- pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pelaku industri, hingga komunitas energi -- memiliki komitmen pada visi jangka panjang.
“Ini adalah momentum membangun pondasi kedaulatan energi. Jika semua pihak mendukung, baik melalui kebijakan, kolaborasi investasi, hingga percepatan izin, maka target RUPTL akan sangat realistis dicapai,” ujar Tohom, Kamis (27/11/202).
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sebut Penggunaan Mobil Listrik Selama 15 Tahun ke Depan Dapat Menghemat 100 Miliar Liter Bensin
Ia menilai rencana penambahan 69,5 GW, di mana 76% berbasis energi baru terbarukan (EBT), menuntut lompatan inovasi dan penyederhanaan regulasi.
Tohom menegaskan bahwa Indonesia memerlukan roadmap yang tidak hanya teknis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi global.
“Kita harus melihat transisi energi sebagai arena kompetisi baru. Negara yang paling siap akan memimpin. Karena itu, percepatan investasi tidak cukup hanya dengan modal besar, tetapi harus dibangun pada kultur efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan,” tambahnya.
Dalam pandangan Tohom, percepatan pembangunan pembangkit bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas ekonomi daerah, dan memperbaiki struktur industri nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa konsumen listrik harus mendapatkan manfaat langsung dari investasi tersebut, mulai dari keandalan pasokan, tarif yang kompetitif, hingga layanan yang semakin modern.
Tohom mengungkapkan bahwa dukungan publik merupakan elemen penentu keberhasilan.
“Transisi energi tidak bisa eksklusif. Ketika masyarakat, industri, dan pemerintah bergerak dalam arah yang sama, beban PLN akan menjadi peluang kolektif untuk menguatkan masa depan energi Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa RUPTL 2025–2034 membutuhkan investasi sekitar Rp 3.000 triliun untuk menambah kapasitas pembangkit 69,5 GW.
Ia menegaskan pentingnya ekosistem investasi yang kondusif serta menyebut adanya dukungan dari BPI Danantara dan pemerintah sebagai penguatan bagi PLN dalam menjalankan mandat transisi energi nasional.
[Redaktur: Mega Puspita]
