Ia menilai, pemerintah bersama PLN dan SKK Migas harus memastikan adanya transparansi dalam penetapan harga gas, pengelolaan infrastruktur, hingga skema jangka panjang terkait energi alternatif.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh hanya berhenti di level wacana. Harus ada road map jelas, dan masyarakat harus melihat bahwa negara hadir untuk memastikan listrik tetap terjangkau,” katanya.
Baca Juga:
Surat Edaran ESDM Soal BBM Dinilai Tak Adil: Sah Administratif, Lemah Substantif
Ia juga menyoroti wacana merger PLN dengan pemilik infrastruktur gas yang menurutnya dapat menjadi solusi, asalkan dilakukan dengan prinsip efisiensi dan tidak merugikan konsumen.
“Kalau sinergi dilakukan dengan benar, maka PLN akan lebih fleksibel dalam mengatur suplai gas, dan ini pada akhirnya akan menguntungkan publik,” ujar Tohom menambahkan.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan pentingnya sinergi antara PLN dan SKK Migas untuk memaksimalkan pemanfaatan gas sebagai energi transisi menuju NZE.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dorong Perusahaan Mitra PLN Beri CSR ke Masyarakat dalam Bentuk Bantuan Kelistrikan
Djoko menyebut sejumlah isu strategis yang dibahas bersama PLN, mulai dari ketersediaan pasokan gas, pembangunan infrastruktur, penetapan harga, konsep swap gas, hingga wacana merger dengan pemilik infrastruktur.
Menurutnya, kebutuhan jangka pendek masih bisa dipenuhi, namun jangka panjang memerlukan kajian mendalam terutama terkait kesiapan infrastruktur.
Djoko optimistis, langkah sinergi ini dapat memastikan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat komitmen Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
