KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) merespons positif langkah sinergi antara PLN dan SKK Migas dalam menjamin pasokan gas bagi pembangkit listrik nasional.
Organisasi ini menilai kerja sama tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan sektor energi, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen listrik dalam jangka panjang.
Baca Juga:
Danrem 042/Gapu Panen Raya Jagung Serentak di Tanjab Timur, Dukung Swasembada Pangan Nasional
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kepastian pasokan gas akan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
“Gas adalah energi transisi yang paling realistis bagi Indonesia saat ini. Jika kerja sama PLN dan SKK Migas berjalan konsisten, maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menikmati tarif yang lebih stabil, pasokan lebih andal, dan kualitas layanan yang meningkat,” ujar Tohom di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Tohom menambahkan, selain faktor lingkungan, isu harga dan ketersediaan gas sangat berpengaruh pada biaya pokok produksi listrik yang pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat.
Baca Juga:
Christison R Marbun Sambut Hangat Pahlawan OGN Humbahas di Bandara Silangit
Menurutnya, jika gas tidak tersedia dalam jumlah cukup atau harganya melonjak, maka konsumenlah yang akan merasakan dampaknya.
“Kita bicara bukan hanya soal target NZE, tapi juga soal keadilan bagi konsumen. Jangan sampai transisi energi justru menambah beban masyarakat kecil,” tegasnya.
Lebih jauh, Tohom yang juga Penasehat DPP Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) ini mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur gas harus disertai regulasi yang berpihak pada konsumen.
Ia menilai, pemerintah bersama PLN dan SKK Migas harus memastikan adanya transparansi dalam penetapan harga gas, pengelolaan infrastruktur, hingga skema jangka panjang terkait energi alternatif.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh hanya berhenti di level wacana. Harus ada road map jelas, dan masyarakat harus melihat bahwa negara hadir untuk memastikan listrik tetap terjangkau,” katanya.
Ia juga menyoroti wacana merger PLN dengan pemilik infrastruktur gas yang menurutnya dapat menjadi solusi, asalkan dilakukan dengan prinsip efisiensi dan tidak merugikan konsumen.
“Kalau sinergi dilakukan dengan benar, maka PLN akan lebih fleksibel dalam mengatur suplai gas, dan ini pada akhirnya akan menguntungkan publik,” ujar Tohom menambahkan.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan pentingnya sinergi antara PLN dan SKK Migas untuk memaksimalkan pemanfaatan gas sebagai energi transisi menuju NZE.
Djoko menyebut sejumlah isu strategis yang dibahas bersama PLN, mulai dari ketersediaan pasokan gas, pembangunan infrastruktur, penetapan harga, konsep swap gas, hingga wacana merger dengan pemilik infrastruktur.
Menurutnya, kebutuhan jangka pendek masih bisa dipenuhi, namun jangka panjang memerlukan kajian mendalam terutama terkait kesiapan infrastruktur.
Djoko optimistis, langkah sinergi ini dapat memastikan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat komitmen Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
[Redaktur: Mega Puspita]
