"Danais itu penting, tetapi tidak bisa hanya berfokus pada ruang strategis tertentu. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih merata dan inklusif," tambahnya.
ALPERKLINAS menyarankan agar pemerintah daerah mempercepat penyusunan peta jalan (roadmap) untuk pengadaan PJU, yang melibatkan stakeholder terkait, mulai dari Dinas Perhubungan hingga perwakilan masyarakat.
Baca Juga:
Surabaya Jadi Pionir, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Percepat PSEL di 11 Daerah Lain
"Dengan adanya roadmap, kita bisa memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat tentang kapan kebutuhan mereka akan terpenuhi," jelas Tohom.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pengadaan lampu PJU tidak boleh dilihat sebagai pengeluaran, melainkan investasi.
"Lampu jalan bukan hanya soal penerangan, tapi juga soal mencegah kecelakaan, mendukung aktivitas ekonomi, hingga meningkatkan rasa aman di masyarakat. Pemerintah harus mengubah cara pandang ini," ujarnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Minta PLN dan Pemerintah Daerah Larang Pemakaian Jebakan Tikus Beraliran Listrik
Dengan dorongan dari ALPERKLINAS dan partisipasi masyarakat, Tohom berharap pemerintah daerah dapat segera mengoptimalkan alokasi anggaran PJU dan mewujudkan layanan publik yang adil dan merata.
"Kami akan terus mengawal isu ini, karena pada akhirnya, keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama yang harus dicapai," pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
