Konsumenlistrik.com | Eks menteri di masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2021), Bambang Brodjonegoro, buka suara terkait kebijakan energi di tanah air.
Menurut Mantan Menteri Keuangan RI (periode 2014-2016) ini kebijakan energi harus diperbaiki dari hulu. Bila tidak, masalah ini akan berulang terus menerus.
Baca Juga:
PLN Pasok Energi Hijau pada Peringatan HUT ke-79 Pertambangan dan Energi
Bambang menjelaskan dalam menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah perang antara Rusia dan Ukraina, seharusnya membuat pemerintah untuk lebih mawas diri dalam memperbaiki tata kelola energi di tanah air.
Pasalnya sejak 2003 hingga saat ini, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak. Sehingga tidak bisa selamanya selalu disokong APBN, jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki sektor energi dari hulu hingga ke hilir.
"Kalau menghadapi kenaikan harga minyak seperti ini, yang terjadi akibat perang dan kita mengalami tambahan defisit APBN. Itu harus tidak hanya utak-atik APBN, namun juga ke hulunya, komposisi energi kita," jelas Bambang, Jumat (1/4/2022) mengutip dari CBNC Indonesia.
Baca Juga:
Kemenperin Dorong Pemanfaatan Hidrogen dalam Pengembangan Energi Terbarukan
Meskipun Indonesia juga merupakan salah satu eksportir minyak mentah, namun nyatanya negeri ini lebih banyak mengimpor bahan bakar minyak (BBM), yang membuat defisit APBN juga ikut bengkak.
Di tengah kenaikan harga komoditas yang membawa berkah tersendiri terhadap penerimaan negara. Tapi, beban subsidi dan nilai impornya juga meningkat.
Belum lagi, kata Bambang gas yang menjadi bahan baku untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga masih diimpor. "Sehingga itu menimbulkan tambahan tekanan lagi, dan kita harus mencari apakah iya kita harus terus-terusan pakai LPG untuk kebutuhan sehari-hari kita," tuturnya.
