Menurutnya, laporan-laporan global yang menyoroti potensi pengurangan emisi harus dipandang sebagai referensi strategis, namun Indonesia perlu fokus pada manfaat konkret untuk masyarakat sehari-hari.
“Konsumen butuh kejelasan tentang biaya lebih murah, risiko lebih kecil, dan kualitas udara yang lebih baik. Itu yang harus menjadi pusat kebijakan negara,” tegasnya.
Baca Juga:
Bupati Dairi Resmikan SPKLU, Netizen Tanggapi Negatif
Lebih jauh, Tohom menilai bahwa tren global sudah bergerak cepat ke arah transportasi listrik, dan Indonesia tidak boleh tertinggal.
“Kalau transisi ini dilakukan setengah hati, kita yang akan menanggung biaya ekonomi paling besar,” tuturnya.
Sementara itu, Tohom juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri otomotif, dan penyedia energi untuk menciptakan ekosistem EV yang sehat.
Baca Juga:
BPKN RI Bongkar Risiko Tersembunyi Mobil Listrik, dari Baterai hingga Harga Jual Kembali
“Kalau ingin menghemat 100 miliar liter bensin dalam 15 tahun, semua pemangku kepentingan harus bergerak sebagai satu ekosistem, bukan kerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Secara faktual, Indonesia berpeluang menghemat lebih dari 100 miliar liter bensin dan menekan 170 juta ton emisi karbon pada 2040 jika adopsi kendaraan listrik dipercepat.
Temuan itu diungkap dalam laporan Rocky Mountain Institute (RMI) bertajuk “Transforming Indonesia’s Transportation” pada Kamis (13/11/2025).
