“Pemerintah harus membentuk pusat komando siber khusus energi nasional. Tidak cukup hanya mengandalkan PLN atau BSSN bekerja sendiri-sendiri. Ini soal kedaulatan nasional,” ucapnya.
Tohom, yang juga Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional DPP Martabat Prabowo-Gibran ini menekankan bahwa pemerintah harus menaruh perhatian besar terhadap ancaman hibrida seperti ini.
Baca Juga:
Pasok Listrik untuk 2 Juta Pelanggan dengan Energi Bersih Tenaga Panas Bumi, ALPERKLINAS Apresiasi Kesiapan Pertamina Geothermal
Menurutnya, visi Prabowo-Gibran tentang kemandirian energi dan transformasi digital perlu diperluas menjadi strategi pertahanan nasional.
“Pak Prabowo sangat paham pentingnya infrastruktur strategis seperti listrik dalam menjaga integritas negara. Mas Gibran juga punya perhatian besar pada teknologi dan inovasi. Karena itu, langkah perlindungan siber terhadap sistem kelistrikan harus dimasukkan dalam rencana besar pembangunan lima tahun ke depan,” sebutnya.
Tohom menilai bahwa konsumen listrik di Indonesia kini bukan hanya harus dijamin dari sisi tarif dan layanan, tetapi juga dari aspek keamanannya.
Baca Juga:
Penerapan Tarif Beda dengan PT PLN Persero, ALPERKLINAS Minta PLN Batam Tetap Utamakan Kualitas Pelayanan Konsumen
“Kalau sistem listrik disabotase oleh pihak asing, yang menderita pertama adalah masyarakat. Kita harus sadar, perlindungan konsumen juga berarti melindungi rakyat dari risiko kerusakan akibat konflik global yang kini semakin terasa getarnya,” tambahnya.
Sebelumnya, pemadaman listrik dilaporkan terjadi secara meluas di India, termasuk di Srinagar, Ferozepur, Distrik Kachch, Patan, dan Banaskantha, bersamaan dengan serangan udara Pakistan dalam Operasi Bunyanun Marsoos.
Media pemerintah Pakistan mengklaim telah melumpuhkan 70 persen jaringan listrik India melalui serangan siber.
