“Padahal, mereka adalah bagian dari Indonesia yang sah. Kehadiran listrik adalah pintu masuk untuk pembangunan sektor lainnya, dari pertanian, pendidikan, hingga UMKM. Maka pembangunan PLTM ini harus dikawal sampai tuntas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Pendiri Komunitas Peduli Ketenagalistrikan Indonesia (Kopeklin) ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Baca Juga:
Target Tol Ramah Lingkungan, ALPERKLINAS Apresiasi PT Adhi Karya Pasang 'Pohon' Penghasil Listrik di Jalan Tol Probo-Wangi
Ia mendorong PLN agar tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat setempat.
Ia menyarankan agar PLN dan pemerintah daerah melibatkan warga sejak tahap studi kelayakan hingga operasionalisasi, sehingga proyek ini menjadi milik bersama dan tidak lagi terhenti di tengah jalan seperti sebelumnya.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan proyek jangka panjang. Bila warga merasa dilibatkan dan didengar, maka dukungan sosial pun akan kuat. PLN juga perlu terbuka soal progres, jadwal, dan tantangan lapangan, agar tidak lagi terulang kisah mangkraknya proyek selama 15 tahun,” jelasnya.
Baca Juga:
Penyumbang Konsumen Terbanyak dan Ditetapkan Sebagai Objek Nasional, ALPERKLINAS Minta Pemerintah dan PLN Siapkan Cadangan Listrik Bali 25 Persen dari Beban Puncak
Sebagai catatan, proyek PLTM Wabudori sempat terhenti sejak tahun 2010 akibat berbagai kendala teknis dan administratif.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut bahwa proyek ini kini kembali dilanjutkan sebagai bagian dari upaya PLN mewujudkan swasembada energi berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.
PLTM ini akan memanfaatkan aliran Sungai Wabudori sepanjang 5 kilometer dan diproyeksikan bisa melistriki sekitar 1.666 rumah di Biak, sekaligus memperkuat sistem kelistrikan Biak 20 kV.
