KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Keputusan PT PLN (Persero) untuk melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Kabupaten Supiori, Papua, mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), yang menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari komitmen negara dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Baca Juga:
Target Tol Ramah Lingkungan, ALPERKLINAS Apresiasi PT Adhi Karya Pasang 'Pohon' Penghasil Listrik di Jalan Tol Probo-Wangi
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyampaikan apresiasinya kepada PLN dan Kementerian ESDM yang telah memberikan perhatian serius terhadap kelanjutan proyek PLTM yang telah mangkrak selama lebih dari 15 tahun.
Menurutnya, pembangunan ini bukan semata proyek teknis, tetapi juga sarat makna sosial dan ideologis.
“Ini bukan sekadar soal pembangkit listrik. Ini adalah pengejawantahan dari sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama masyarakat Supiori menanti kehadiran listrik yang andal dan berkelanjutan. Dengan dimulainya kembali proyek PLTM Wabudori, negara akhirnya menunjukkan keberpihakan nyata kepada mereka yang berada di pinggiran republik,” ujar Tohom, Jumat (1/8/2025).
Baca Juga:
Penyumbang Konsumen Terbanyak dan Ditetapkan Sebagai Objek Nasional, ALPERKLINAS Minta Pemerintah dan PLN Siapkan Cadangan Listrik Bali 25 Persen dari Beban Puncak
Ia menambahkan bahwa proyek dengan kapasitas 1,2 megawatt ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, membuka akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurutnya, listrik adalah hak dasar warga negara, dan pelayanannya harus merata dari Sabang sampai Merauke.
Tohom menggarisbawahi bahwa selama ini, masyarakat di daerah-daerah seperti Supiori sering kali hanya menjadi penonton dari pembangunan nasional.
“Padahal, mereka adalah bagian dari Indonesia yang sah. Kehadiran listrik adalah pintu masuk untuk pembangunan sektor lainnya, dari pertanian, pendidikan, hingga UMKM. Maka pembangunan PLTM ini harus dikawal sampai tuntas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Pendiri Komunitas Peduli Ketenagalistrikan Indonesia (Kopeklin) ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Ia mendorong PLN agar tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat setempat.
Ia menyarankan agar PLN dan pemerintah daerah melibatkan warga sejak tahap studi kelayakan hingga operasionalisasi, sehingga proyek ini menjadi milik bersama dan tidak lagi terhenti di tengah jalan seperti sebelumnya.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan proyek jangka panjang. Bila warga merasa dilibatkan dan didengar, maka dukungan sosial pun akan kuat. PLN juga perlu terbuka soal progres, jadwal, dan tantangan lapangan, agar tidak lagi terulang kisah mangkraknya proyek selama 15 tahun,” jelasnya.
Sebagai catatan, proyek PLTM Wabudori sempat terhenti sejak tahun 2010 akibat berbagai kendala teknis dan administratif.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut bahwa proyek ini kini kembali dilanjutkan sebagai bagian dari upaya PLN mewujudkan swasembada energi berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.
PLTM ini akan memanfaatkan aliran Sungai Wabudori sepanjang 5 kilometer dan diproyeksikan bisa melistriki sekitar 1.666 rumah di Biak, sekaligus memperkuat sistem kelistrikan Biak 20 kV.
Target operasional pembangkit ini ditetapkan pada tahun 2028 atau lebih cepat, dimulai dengan pembaruan studi kelayakan (FS) dan penyusunan detail engineering design (DED).
Adapun sistem kelistrikan Biak 20 kV saat ini sudah memiliki daya mampu 32,29 MW dengan beban puncak 14,8 MW, yang artinya masih terdapat cadangan daya cukup besar sebesar 17,48 MW.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek PLTM Wabudori adalah hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan PLN.
Ia meminta seluruh proses perizinan dipercepat dan masyarakat setempat turut mendukung proses konstruksi.
“Minta tolong izin-izinnya dapat dipercepat, saat konstruksi masyarakat juga harus mendukung. Ini saya sudah membuat kebijakan. Tolong bantu PLN juga pada saat konstruksi,” kata Bahlil.
Senada, Bupati Supiori Heronimus Mansoben menilai proyek ini sebagai jawaban atas penantian panjang masyarakat Supiori.
“Saya mewakili semua masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada Menteri ESDM dan kepada Direktur Utama PLN. PLTM ini adalah harapan besar yang akan mendorong pembangunan lintas sektor serta peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
