Ia menambahkan, pendekatan seperti ini juga relevan bagi Indonesia yang tengah mendorong transisi energi dan pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan.
Menurutnya, penerimaan sosial (social acceptance) menjadi faktor krusial dalam keberhasilan proyek-proyek ketenagalistrikan, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
Baca Juga:
Saat Angka Nasional Menyala di Rumah Warga: Kisah Lisdes dari Desa Sukabangun
“Listrik dibangun bukan hanya untuk mengaliri jaringan, tetapi untuk menggerakkan kehidupan. Jika perusahaan listrik Indonesia meniru model Vietnam ini, kita tidak hanya bicara soal kilowatt dan megawatt, tetapi juga soal martabat manusia, keadilan sosial, dan ekonomi lokal yang tumbuh,” katanya, Kamis (25/12/2025).
Tohom juga menilai, program pemberdayaan ekonomi seperti pengembangan perikanan di waduk, budidaya tanaman bernilai ekonomi, serta respons cepat terhadap bencana, merupakan contoh konkret bagaimana perusahaan energi dapat menjadi jangkar pembangunan wilayah.
“Inilah bentuk tanggung jawab sosial yang substantif, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Desak Pemerintah Lebih Memperbesar Alokasi Anggaran untuk Listrik Desa Kategori 3T
Ia berharap pemerintah dan regulator turut mendorong praktik serupa melalui kebijakan dan insentif yang menempatkan kepentingan konsumen serta masyarakat sekitar proyek sebagai bagian integral dari tata kelola ketenagalistrikan nasional.
[Redaktur: Mega Puspita]
