KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran bagi program listrik desa, terutama di wilayah kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Organisasi ini menilai perlu adanya percepatan pemerataan energi karena masih banyak masyarakat di kawasan 3T yang hanya menikmati listrik beberapa jam per hari atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali.
Baca Juga:
80 Tahun Listrik Indonesia, ALPERKLINAS Dorong PLN Jaga Standar dan Kualitas Pelayanan Konsumen
Dalam pernyataan resminya, ALPERKLINAS menegaskan bahwa keberadaan listrik bukan lagi sekadar aspek teknis, tetapi fondasi pembangunan manusia dan ekonomi masyarakat daerah.
“Jika negara ingin memastikan pemerataan kesejahteraan, maka anggaran listrik desa harus menjadi prioritas utama, bukan sekunder,” demikian keterangan lembaga tersebut.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pengalaman Pulau Buntar di Belitung — yang baru saja mendapatkan layanan listrik 24 jam — menjadi bukti bahwa intervensi anggaran yang tepat dapat mengubah wajah kehidupan masyarakat dalam waktu cepat.
Baca Juga:
Daerah Lain Layak Ikuti, ALPERKLINAS Apresiasi Kolaborasi Pemprov Sulawesi Barat dan PLN Listriki Keluarga Tak Mampu
“Pulau Buntar adalah contoh keberhasilan yang harus diperbanyak. Ketika listrik menyala penuh setiap hari, bukan hanya lampu yang hidup, tapi pendidikan, ekonomi, dan martabat masyarakat juga ikut terangkat," ujar Tohom.
Ia menekankan bahwa masyarakat 3T telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan energi yang setara dengan wilayah lainnya.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pulau-pulau terluar hidup seperti di masa bahulak karena keterbatasan anggaran. Pemerintah harus berani menaikkan porsi APBN untuk elektrifikasi, terutama demi anak-anak yang belajar setiap malam, para pelaku UMKM yang butuh stabilitas energi, dan layanan publik yang tergantung listrik,” katanya.
