Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah penting untuk menghindari potensi ketidaktepatan sasaran.
“Di lapangan masih sering terjadi warga miskin tidak masuk daftar penerima, sementara yang mampu justru ikut terakomodasi. Pemda harus memperbaiki mekanisme pendataan dan verifikasi,” tambahnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Semua Kepala Daerah Tiru Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang Akan Listriki Warganya 100 Persen Tahun Ini
Lebih jauh, ia menilai program ini akan menggerakkan perekonomian desa jika dijalankan dengan benar.
“Listrik itu bukan hanya penerangan, tapi pengungkit aktivitas ekonomi. Jika desa-desa makin teraliri listrik, UMKM bisa berkembang, layanan publik meningkat, dan kualitas hidup masyarakat naik,” ujarnya.
Tohom berharap Pemda tidak hanya mendukung secara administrasi, tetapi juga melakukan sosialisasi masif ke masyarakat agar mereka memahami mekanisme manfaat, kriteria penerima, serta proses penyambungan listrik gratis tersebut.
Baca Juga:
Kebut Elektrifikasi dan EBT, PLN Kantongi Pendanaan US$ 581,5 Juta dari Bank Dunia
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa anggaran tambahan Rp4,3 triliun untuk PLN berasal dari kenaikan pagu Kementerian ESDM menjadi Rp14,1 triliun pada 2025.
Dana tersebut diprioritaskan untuk program listrik desa dan penyambungan listrik gratis dalam dua bulan terakhir tahun berjalan.
Ia optimistis PLN mampu mengeksekusi penugasan tersebut karena infrastrukturnya telah siap dan hanya perlu dilanjutkan.
