KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah pemerintah yang menambah anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk mendukung program listrik desa dan penyambungan listrik gratis melalui PT PLN (Persero).
Organisasi ini menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan percepatan elektrifikasi nasional, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Semua Kepala Daerah Tiru Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang Akan Listriki Warganya 100 Persen Tahun Ini
ALPERKLINAS menegaskan bahwa program listrik gratis bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga menyangkut keadilan energi bagi masyarakat yang selama ini tertinggal.
Organisasi ini mendorong seluruh pemerintah daerah untuk proaktif mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan berjalan tanpa kendala birokrasi.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengapresiasi penambahan anggaran yang diberikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sekaligus menekankan pentingnya sinergi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Baca Juga:
Kebut Elektrifikasi dan EBT, PLN Kantongi Pendanaan US$ 581,5 Juta dari Bank Dunia
“Program listrik desa membutuhkan percepatan, bukan sekadar pengumuman. Pemda harus menjadi garda terdepan memastikan tidak ada satu pun warga yang layak teraliri listrik justru tertinggal karena hambatan administratif atau lambannya pelaksanaan di lapangan,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Tohom menjelaskan bahwa penyediaan listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk menekan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.
“Dengan infrastruktur PLN yang sebenarnya sudah tersedia, Pemda tidak punya alasan untuk pasif. Mereka harus membuka data rumah tangga tidak mampu, memastikan verifikasi cepat, dan memfasilitasi penyambungan agar anggaran Rp4,3 triliun itu benar-benar efektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah penting untuk menghindari potensi ketidaktepatan sasaran.
“Di lapangan masih sering terjadi warga miskin tidak masuk daftar penerima, sementara yang mampu justru ikut terakomodasi. Pemda harus memperbaiki mekanisme pendataan dan verifikasi,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai program ini akan menggerakkan perekonomian desa jika dijalankan dengan benar.
“Listrik itu bukan hanya penerangan, tapi pengungkit aktivitas ekonomi. Jika desa-desa makin teraliri listrik, UMKM bisa berkembang, layanan publik meningkat, dan kualitas hidup masyarakat naik,” ujarnya.
Tohom berharap Pemda tidak hanya mendukung secara administrasi, tetapi juga melakukan sosialisasi masif ke masyarakat agar mereka memahami mekanisme manfaat, kriteria penerima, serta proses penyambungan listrik gratis tersebut.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa anggaran tambahan Rp4,3 triliun untuk PLN berasal dari kenaikan pagu Kementerian ESDM menjadi Rp14,1 triliun pada 2025.
Dana tersebut diprioritaskan untuk program listrik desa dan penyambungan listrik gratis dalam dua bulan terakhir tahun berjalan.
Ia optimistis PLN mampu mengeksekusi penugasan tersebut karena infrastrukturnya telah siap dan hanya perlu dilanjutkan.
[Redaktur: Mega Puspita]
