KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyampaikan respons tegas terkait meningkatnya risiko kegagalan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat cuaca ekstrem dan lemahnya pemeliharaan bendungan.
ALPERKLINAS menilai pemerintah harus segera memperketat pengawasan terhadap seluruh bendungan yang menjadi sumber energi nasional, agar tidak terjadi krisis pasokan listrik sebagaimana dialami beberapa negara.
Baca Juga:
Jadikan PLTN Opsi Utama, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Maksimalkan Sosialisasi ke Masyarakat
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan negara lain yang terlambat mengantisipasi penurunan performa PLTA.
“Pemeliharaan bendungan adalah garis pertahanan pertama terhadap kegagalan produksi listrik. Ketika dinding bendungan mengalami kebocoran, ketika sedimentasi dibiarkan menumpuk, ketika debit air tidak dimonitor harian, maka seluruh sistem pembangkit berada dalam bahaya,” ujar Tohom, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh operator PLTA mematuhi standar pengecekan teknis yang jauh lebih ketat, termasuk audit struktural berkala, pembaruan sistem otomasi, serta modernisasi komponen turbin dan generator.
Baca Juga:
Harus Tepat Sasaran, ALPERKLINAS Dukung Pemerintah dan PLN Hanya Berikan Subsidi Listrik bagi Ekonomi Lemah
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman abstrak. Ini sudah memukul sektor listrik global. Brasil dan beberapa negara maju pun goyah. Kita tidak boleh menunggu sampai Indonesia mengalami pemadaman besar baru bergerak,” tambahnya.
Tohom juga menilai bahwa Indonesia perlu menyiapkan strategi adaptif. Modernisasi bendungan lama, peningkatan kapasitas monitoring cuaca ekstrem, serta integrasi PLTA dengan energi surya dan angin dinilai wajib dilakukan.
“Semua PLTA harus diperlakukan sebagai infrastruktur strategis jangka panjang, bukan sebagai mesin listrik yang bisa bekerja otomatis selamanya. Kesalahan dalam manajemen air hari ini akan menjadi krisis listrik besok,” jelasnya.
Tohom juga meminta pemerintah terbuka terkait kondisi teknis bendungan nasional. Transparansi penting agar publik memahami situasi sebenarnya dan memastikan pengawasan publik berjalan.
“Konsumen listrik berhak mendapatkan kepastian pasokan. Negara tidak boleh lengah. Bahkan satu bendungan kritis saja bisa memicu ketidakstabilan jaringan listrik di beberapa provinsi. Ini soal keamanan energi nasional,” tutup Tohom.
[Redaktur: Mega Puspita]
