Dengan tersedianya listrik, UMKM di daerah bisa berkembang lebih cepat, akses digitalisasi semakin terbuka, dan daya tarik investasi meningkat.
“Ketika listrik hadir, roda ekonomi berputar lebih kencang. Inilah yang sering saya sebut sebagai multiplier effect dari kebijakan kelistrikan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Normal Fault Kerak Bumi Picu Gempa 5,4 M di Sanana Maluku Utara
Ketua Umum DPP LSM Martabat (Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara) ini juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program.
Menurutnya, jangan sampai program berhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Kebijakan yang baik harus dipastikan sustain. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme pembiayaan jangka panjang agar listrik gratis ini benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan sekadar proyek jangka pendek,” ujarnya memberi catatan kritis.
Baca Juga:
Selidiki Kecelakaan Speedboat Maut Cagub Malut, 9 Orang Saksi Diperiksa
Tohom juga menekankan bahwa kebijakan elektrifikasi harus sejalan dengan agenda nasional menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.
“Jika bisa, listrik gratis ini tidak hanya berbasis energi konvensional, tetapi juga memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Maluku Utara. Ini akan menjadi kombinasi sempurna antara keberpihakan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” katanya menutup.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Maluku Utara, Rinto M. Adam, yang baru dilantik pada 25 Agustus 2025, menegaskan bahwa pihaknya melakukan inventarisasi dan survei lapangan untuk memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat.
