KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali mendapat apresiasi.
Kali ini, program listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang digagas Dinas ESDM Malut menuai dukungan penuh dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Baca Juga:
Normal Fault Kerak Bumi Picu Gempa 5,4 M di Sanana Maluku Utara
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan populis, melainkan strategi cerdas dalam mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Maluku Utara.
Menurutnya, listrik bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi negara demi kualitas hidup masyarakat.
“Program listrik gratis ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah serius memperhatikan masyarakat kecil. Elektrifikasi yang merata akan membuka jalan bagi peningkatan produktivitas, pendidikan anak, hingga kesehatan keluarga. Ini adalah fondasi pembangunan yang tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Tohom, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Selidiki Kecelakaan Speedboat Maut Cagub Malut, 9 Orang Saksi Diperiksa
Ia menambahkan, survei lapangan yang dilakukan Dinas ESDM melalui Kepala Bidang Kelistrikan Rinto M. Adam merupakan langkah penting untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran.
“Transparansi data dan akurasi penerima adalah kunci. Jangan sampai ada keluarga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat, sementara pihak yang tidak berhak menikmati fasilitas ini,” jelasnya.
Lebih jauh, Tohom menegaskan bahwa akses listrik yang merata akan menjadi pengungkit ekonomi baru bagi Maluku Utara.
Dengan tersedianya listrik, UMKM di daerah bisa berkembang lebih cepat, akses digitalisasi semakin terbuka, dan daya tarik investasi meningkat.
“Ketika listrik hadir, roda ekonomi berputar lebih kencang. Inilah yang sering saya sebut sebagai multiplier effect dari kebijakan kelistrikan,” ungkapnya.
Ketua Umum DPP LSM Martabat (Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara) ini juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan program.
Menurutnya, jangan sampai program berhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Kebijakan yang baik harus dipastikan sustain. Pemerintah daerah perlu merancang mekanisme pembiayaan jangka panjang agar listrik gratis ini benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, bukan sekadar proyek jangka pendek,” ujarnya memberi catatan kritis.
Tohom juga menekankan bahwa kebijakan elektrifikasi harus sejalan dengan agenda nasional menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.
“Jika bisa, listrik gratis ini tidak hanya berbasis energi konvensional, tetapi juga memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Maluku Utara. Ini akan menjadi kombinasi sempurna antara keberpihakan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” katanya menutup.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Maluku Utara, Rinto M. Adam, yang baru dilantik pada 25 Agustus 2025, menegaskan bahwa pihaknya melakukan inventarisasi dan survei lapangan untuk memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat.
“Survei ini penting agar pemasangan instalasi listrik bisa tepat sasaran. Kami ingin memastikan setiap keluarga kurang mampu benar-benar mendapatkan haknya untuk menikmati akses listrik,” ujar Rinto, Sabtu (30/8/2025).
[Redaktur: Mega Puspita]
