Mengamankan material penyambungan sejak awal, memastikan tidak ada keterlambatan, dan langsung bergerak memastikan validasi data rumah tangga sasaran menunjukkan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan manajemen yang matang.
“Ini bukan sekadar bantuan, tetapi model eksekusi kebijakan yang efisien dan berkeadilan,” ujar Tohom.
Baca Juga:
Dukung Iklim Investasi, PLN Cirebon Eksekusi Tambah Daya PT Tantra Fiber Industri
Tohom yang juga Mantan Wakil Ketua Umum DPP Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) ini mengatakan bahwa akses terhadap listrik harus dipandang sebagai bagian dari hak dasar warga negara.
Karena itu, ia mendesak PLN untuk memastikan kualitas layanan tetap prima, meskipun program ditujukan untuk keluarga kurang mampu.
“Jangan sampai listrik tersambung, tetapi layanan tidak stabil. Kolaborasi ini harus dibarengi dengan pengawasan kualitas dan pendampingan masyarakat, agar manfaatnya berkelanjutan,” ujarnya mengingatkan.
Baca Juga:
Dukung Iklim Investasi, PLN Cirebon Eksekusi Tambah Daya PT Tantra Fiber Industri
Lebih jauh, Tohom meminta agar program seperti ini masuk dalam kategori pengawasan prioritas nasional terkait konsumsi energi rumah tangga.
Ia juga menyarankan agar Kementerian ESDM mendorong integrasi data perlindungan konsumen listrik secara nasional agar kebijakan lebih presisi.
“Alih-alih menunggu laporan keluhan, negara harus lebih proaktif mendatangi mereka yang tidak bersuara. Konsumen yang diam bukan berarti puas, bisa jadi mereka tidak punya akses untuk mengadu,” tegasnya.
