Ia menilai perlu adanya masterplan kelistrikan Bali yang terintegrasi dengan proyeksi pariwisata, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi.
Tohom yang jugaKetua Umum Pemerhati Perusahaan Listrik Negara (PLN Watch) ini menyatakan, PLN perlu lebih transparan dalam menyampaikan roadmap pembangunan pembangkit dan penyediaan energi primer.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Sikap Tegas Presiden untuk Penyelesaian Pembangunan Kawasan Otorita IKN
Ia juga meminta pemerintah pusat turun tangan dalam menjamin ketahanan energi di Bali, mengingat posisi strategisnya sebagai wajah Indonesia di mata dunia.
“Kalau pasokan listrik di Bali lumpuh, maka yang tercoreng bukan hanya PLN, tapi reputasi negara secara keseluruhan. Jangan biarkan Bali menjadi ‘korban tetap’ dari ketidaksiapan sistem nasional,” kata Tohom dengan nada serius.
Ia mengusulkan agar PLN membuka ruang partisipasi publik dalam evaluasi pasca-blackout, termasuk melibatkan akademisi, lembaga konsumen, serta pemda setempat untuk mengidentifikasi titik-titik lemah sistem.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Dukungan SKK Migas Terkait Pasokan LNG untuk Pembangkit Listrik PLN
“Evaluasi bersama bisa menjadi jalan keluar agar insiden itu benar-benar jadi pelajaran dan bukan peristiwa yang terulang tiap beberapa tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai perbaikan (improvement) terhadap sistem kelistrikan Bali, termasuk menambah pembangkit.
Ia menyebut bahwa pada akhir Mei 2025 PLN akan menambah sekitar 50 MW, dan sisanya sekitar 200 MW ditargetkan rampung sebelum tutup tahun.
