KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah PT PLN (Persero) menambah pasokan listrik sebesar 250 Mega Watt (MW) untuk sistem kelistrikan Bali hingga akhir 2025 mendapat apresiasi dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Upaya ini dinilai sebagai tindakan konkret dalam merespons insiden pemadaman listrik masif atau blackout yang melanda Pulau Dewata pada 2 Mei 2025 lalu.
Baca Juga:
Keandalan Listrik Bali Kelas Dunia dan Jarang Alami Gangguan, ALPERKLINAS Sebut 'Blackout Listrik Bali' Bukan Human Error
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa penambahan kapasitas daya adalah keharusan mutlak bagi Bali, wilayah dengan pertumbuhan konsumsi listrik tertinggi secara nasional.
“Blackout yang terjadi bukan hanya memukul sektor pariwisata dan ekonomi lokal, tetapi juga mengguncang kepercayaan konsumen terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional. Dengan menargetkan tambahan 250 MW, PLN menunjukkan keseriusan untuk memperkuat infrastruktur energi di wilayah rawan seperti Bali,” ujar Tohom, Minggu (11/5/2025).
Menurutnya, penambahan pasokan tersebut harus diiringi dengan pemetaan kebutuhan riil, pembangunan pembangkit ramah lingkungan, serta modernisasi jaringan transmisi dan distribusi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Semua Kepala Daerah di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Kerja Sama Dukung Pemprov Jakarta Integrasikan TransJakarta
Ia juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap sistem proteksi dan mekanisme cadangan daya (backup power) di wilayah kepulauan.
“Tak kalah pentingnya adalah bagaimana daya itu disalurkan secara andal dan stabil. Kita butuh sistem yang tidak hanya kuat, tapi juga cerdas dan adaptif terhadap lonjakan beban maupun gangguan,” tegasnya.
Lebih jauh, Tohom mengingatkan bahwa konsumsi listrik di Bali yang tumbuh 10–11 persen per tahun merupakan indikator bahwa sistem kelistrikan tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan reaktif.
Ia menilai perlu adanya masterplan kelistrikan Bali yang terintegrasi dengan proyeksi pariwisata, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi.
Tohom yang jugaKetua Umum Pemerhati Perusahaan Listrik Negara (PLN Watch) ini menyatakan, PLN perlu lebih transparan dalam menyampaikan roadmap pembangunan pembangkit dan penyediaan energi primer.
Ia juga meminta pemerintah pusat turun tangan dalam menjamin ketahanan energi di Bali, mengingat posisi strategisnya sebagai wajah Indonesia di mata dunia.
“Kalau pasokan listrik di Bali lumpuh, maka yang tercoreng bukan hanya PLN, tapi reputasi negara secara keseluruhan. Jangan biarkan Bali menjadi ‘korban tetap’ dari ketidaksiapan sistem nasional,” kata Tohom dengan nada serius.
Ia mengusulkan agar PLN membuka ruang partisipasi publik dalam evaluasi pasca-blackout, termasuk melibatkan akademisi, lembaga konsumen, serta pemda setempat untuk mengidentifikasi titik-titik lemah sistem.
“Evaluasi bersama bisa menjadi jalan keluar agar insiden itu benar-benar jadi pelajaran dan bukan peristiwa yang terulang tiap beberapa tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai perbaikan (improvement) terhadap sistem kelistrikan Bali, termasuk menambah pembangkit.
Ia menyebut bahwa pada akhir Mei 2025 PLN akan menambah sekitar 50 MW, dan sisanya sekitar 200 MW ditargetkan rampung sebelum tutup tahun.
Adi juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan konsumsi listrik di Bali sangat tinggi dan PLN terus menjaga keandalan sistem tidak hanya di Bali, tetapi juga di wilayah strategis lainnya seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, bahkan pulau-pulau kecil.
“Dengan improvement terus, kita melihat kondisi sistem, lalu memperbaikinya. Kami sebagai orang teknis benar-benar fokus menjaga keandalan listrik di semua wilayah,” ujar Adi dalam program Energy Corner CNBC Indonesia pada 6 Mei 2025.
[Redaktur: Mega Puspita]
