Tohom juga menyoroti absennya jaminan keberpihakan terhadap masyarakat kecil dalam wacana power wheeling.
“Kalau pemerintah dan DPR tidak hati-hati, power wheeling ini bisa menjadi Trojan Horse bagi komersialisasi penuh sektor kelistrikan,” katanya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Komitmen AZEC Dukung Pembiayaan Pembangunan Energi Bersih di Indonesia
Ia meminta pemerintah segera mengkaji ulang regulasi dan memperjelas mekanisme kontrol tarif dalam skema tersebut.
Tohom yang juga Wakil Ketua Aliansi LSM Jakarta ini menambahkan bahwa skema ini dapat menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
“Jaringan transmisi kita belum merata. Jadi, industri di Jawa mungkin bisa menikmati layanan ini, tapi bagaimana dengan daerah timur Indonesia yang infrastruktur transmisinya belum siap?” ujarnya.
Baca Juga:
Kordinasi dan Pengawasan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Seluruh Elemen Dukung Otorita IKN
Ia mengingatkan bahwa pemerataan energi harus tetap menjadi prioritas utama ketimbang mengejar daya tarik investasi semata.
Tohom juga menegaskan bahwa ketahanan energi tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar semata.
“Energi itu kebutuhan dasar. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap kebijakan, termasuk power wheeling, tidak menyingkirkan rakyat kecil dari akses listrik yang layak,” katanya.
