Tohom yang juga Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LPKKI), menegaskan bahwa konsumen listrik harus mendapatkan hak atas layanan yang stabil dan andal.
Ia mendorong agar kebijakan kelistrikan di Indonesia lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata soal bisnis.
Baca Juga:
Penyumbang Konsumen Terbanyak dan Ditetapkan Sebagai Objek Nasional, ALPERKLINAS Minta Pemerintah dan PLN Siapkan Cadangan Listrik Bali 25 Persen dari Beban Puncak
“Kita perlu regulasi yang lebih ketat untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan. Jangan sampai masyarakat yang selalu membayar listrik tepat waktu justru menjadi korban dari sistem yang tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Tohom mendesak pemerintah dan PLN untuk mempercepat modernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak pembangkit berbasis energi terbarukan yang stabil, serta meningkatkan transparansi dalam manajemen kelistrikan nasional.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi layanan kelistrikan demi memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga.
Baca Juga:
Target EBT 42,6 GW dari Energi Surya, Tenaga Air, Panas Bumi dan Angin, ALPERKLINAS Sebut Indonesia 'Big Green Energi'
“Jangan sampai kita terlambat bertindak. Keandalan listrik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
