KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memperingatkan bahwa pemadaman listrik yang tak terkendali dapat menyebabkan dampak luas terhadap ekonomi dan stabilitas sosial.
Ia menyoroti pentingnya keandalan sistem kelistrikan sebagai pilar utama dalam menopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Cepat PLN Yang Pulihkan 100 Persen Jaringan Listrik Jabodetabekjur Pasca Banjir
“Kita bisa melihat contoh nyata dari pemadaman listrik besar-besaran yang terjadi di Chile baru-baru ini. Ketika sistem kelistrikan lumpuh, roda ekonomi ikut berhenti, sektor transportasi terganggu, pelayanan kesehatan terancam, dan masyarakat mengalami kepanikan. Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan suatu negara,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Jumat (7/2/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor energi harus memiliki mitigasi yang kuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di Indonesia.
Menurutnya, kejadian di Chile harus menjadi pelajaran berharga bahwa infrastruktur listrik harus dikelola dengan baik dan memiliki sistem cadangan yang andal.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Lebih Kuat dari BKSP Jabodetabekjur yang Dibubarkan karena Gagal
“Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi pemadaman skala besar seperti di Chile baru sadar bahwa sistem listrik kita harus diperkuat. PLN dan regulator harus terus meningkatkan keandalan jaringan, termasuk membangun sistem cadangan yang memadai serta mengantisipasi segala kemungkinan gangguan teknis maupun non-teknis,” lanjutnya.
Tohom juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap keamanan publik. Ia mencontohkan bagaimana lampu lalu lintas yang mati bisa menyebabkan kemacetan parah, layanan perbankan terhenti, serta aktivitas bisnis yang terganggu.
“Kalau pemadaman listrik terjadi di kota-kota besar Indonesia tanpa mitigasi yang baik, kita bisa bayangkan betapa besar dampaknya terhadap ekonomi dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.
Tohom yang juga Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LPKKI), menegaskan bahwa konsumen listrik harus mendapatkan hak atas layanan yang stabil dan andal.
Ia mendorong agar kebijakan kelistrikan di Indonesia lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata soal bisnis.
“Kita perlu regulasi yang lebih ketat untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan. Jangan sampai masyarakat yang selalu membayar listrik tepat waktu justru menjadi korban dari sistem yang tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Tohom mendesak pemerintah dan PLN untuk mempercepat modernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak pembangkit berbasis energi terbarukan yang stabil, serta meningkatkan transparansi dalam manajemen kelistrikan nasional.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi layanan kelistrikan demi memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga.
“Jangan sampai kita terlambat bertindak. Keandalan listrik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi dan keamanan nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
