Tetapi anehnya alasan ini sudah menjadi siklus tahunan sehingga menimbulkan kecurigaan, karena selalu terjadi di bulan puasa.
Tahun lalu di Kabupaten Buru juga terjadi hal serupa sehingga muncul aksi demonstrasi masyarakat ke PLN akibat pemadaman pada sejumlah tempat.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Saya ingat waktu masih menjadi pimpinan DPRD di Kabupaten Buru, teman-teman aktivis melakukan aksi demonstrasi hingga membuat tenda di tengah jalan dan menginap di sana," katanya.
Kalau satu bulan puasa ada empat minggu, maka jangan sampai pemadamannya terjadi antara dua sampai tiga minggu secara berulang kali.
Sehingga komisi II DPRD Maluku mengundang manajemen PT. PLN wilayah Maluku untuk membahas ketersediaan energi listrik dan mengantisipasi jangan sampai ada pemadaman lagi, sama dengan Pertamina yang sudah hadir membicarakan persediaan BBM jelang Ramadhan.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Makanya kita akan undang PLN untuk ketiga kalinya, dan kalau tidak memenuhi undangan DPRD maka sebagai lembaga yang punya kewibawaan, komisi akan mengambil sikap tegas lewat pimpinan dewan, karena mereka diundang untuk membahas kepentingan publik, kemudian kenyamanan pelaksanaan ibadah puasa," ucapnya.
Manajemen PT. (Persero) PLN Wilayah Maluku-Malut diminta kooperatif untuk membahas ketersediaan energi listrik memasuki bulan suci Ramadhan serta Idul Fitri 1443 H. (12/3). [tum]
