Konsumenlistrik.com | Komisi II DPRD Maluku meminta manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara bersikap kooperatif dalam memenuhi undangan DPRD untuk membahas ketersediaan energi listrik menjelang Ramadhan 1443 Hijriah.
"Lampu sering padam dan sangat mengganggu sehingga kami sangat berharap kehadiran pihak PLN, tetapi sayangnya mereka tidak kooperatif," kata wakil ketua komisi II DPRD setempat, Turaya Samal di Ambon, Sabtu (12/3/2022).
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Ia menjelaskan, Manajemen PLN Wilayah Maluku-Malut ini sudah dua kali diundang komisi untuk rapat dengar pendapat, namun sayangnya tidak mendapat respon balik.
“Bukan bermaksud menyoroti mereka tetapi kita ini kan mitra agar bisa secara bersama mengatasi persoalan pelayanan listrik kepada masyarakat, terutama memasuki bulan suci Ramadhan," ujar Turaya.
Sebab kalau terjadi gangguan listrik, maka yang disoroti bukan hanya PLN tetapi juga DPRD sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Anggota komisi II, Azis Hentihu mengatakan, ada kesan buruk seakan-akan intensitas pemadaman listrik itu makin tinggi saat bulan suci Ramadhan.
Misalnya saja di Kota Namlea, mewakili tempat-tempat yang lain di Maluku kalau setiap bulan Ramadhan itu intensitas pemadam tinggi dengan berbagai macam alasan dari PLN.
"Sejak saya masih menjadi pimpinan dewan di Kabupaten Buru, sering kali mengundang PLN untuk membahas pelayanan listrik dan cukup banyak alasan yang disampaikan, mulai dari hewan menggantung di kabel atau gardu hingga perbaikan instalasi listrik," tandas Azis.
