Proses pemanasan, sinkronisasi, dan pengujian kinerja pembangkit selama sekitar 48 jam dinilainya mencerminkan kehati-hatian agar pemulihan tidak justru menimbulkan gangguan baru bagi konsumen.
“Pendekatan bertahap ini penting. Konsumen tidak hanya membutuhkan listrik menyala, tetapi listrik yang andal. PLN menunjukkan bahwa keandalan sistem ditempatkan di atas kepentingan serba cepat yang berisiko,” lanjutnya.
Baca Juga:
PLN UP3 Bandung Pastikan Kesiapan Pelayanan Nataru Pada Apel Siaga dan Doa Bersama Siaga di Lapangan Kodam 3 Siliwangi
Lebih jauh, Tohom menilai pengerahan lebih dari 1.600 petugas PLN di lapangan merupakan bukti nyata bahwa pemulihan kelistrikan pascabencana memerlukan solidaritas nasional lintas daerah.
Ia menyebut gotong royong teknis ini sebagai fondasi penting menuju sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di masa depan.
“Ke depan, pemulihan ini harus menjadi pelajaran nasional. Indonesia membutuhkan sistem kelistrikan yang bukan hanya besar, tetapi juga adaptif dan tahan bencana. Penguatan jaringan, redundansi transmisi, dan kesiapsiagaan darurat harus menjadi agenda jangka panjang agar konsumen tidak lagi menjadi pihak paling rentan saat bencana terjadi,” kata Tohom.
Baca Juga:
TÜV Rheinland-EVSafe Dorong Harmonisasi Standar Nasional Demi Keamanan Jaringan Kendaraan Listrik Indonesia
ALPERKLINAS juga mendorong agar pascapemulihan ini PLN dan pemerintah memperkuat komunikasi publik yang transparan kepada konsumen, terutama terkait tahapan normalisasi, keselamatan penggunaan listrik di area terdampak lumpur dan genangan, serta estimasi pemulihan penuh di tingkat distribusi.
“Transparansi adalah bagian dari perlindungan konsumen. Ketika masyarakat memahami proses dan risikonya, kepercayaan publik terhadap penyedia listrik akan semakin kuat,” pungkas Tohom.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa transmisi Pangkalan Brandan–Langsa merupakan backbone utama interkoneksi Sumatra–Aceh.
