Tohom yang juga dikenal sebagai Pegiat Anti Korupsi dari LSM Martabat ini mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap setiap bentuk kerjasama antara BUMN dan swasta, khususnya dalam proyek-proyek bernilai besar.
“Kolaborasi seperti ini rawan disalahgunakan bila tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawalan prosesnya. Kita mendorong agar mekanisme pengawasan partisipatif juga disiapkan,” ujarnya.
Baca Juga:
Jadi Pionir Pengembangan Ekosistem Hidrogen di Indonesia, ALPERKLINAS Apresiasi PLN yang Sudah Bangun 22 Green Hydrogen Plant di Seluruh Indonesia
Ia menambahkan bahwa infrastruktur listrik yang baik adalah fondasi dari layanan publik yang adil.
“Jangan sampai daerah berkembang seperti Kaltim hanya jadi lokasi investasi tanpa perlindungan menyeluruh bagi konsumen. Peran lembaga seperti ALPERKLINAS adalah memastikan suara konsumen tetap didengar dalam pembangunan nasional,” jelas Tohom.
Sebelumnya, General Manager PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan mengatakan bahwa suplai listrik Kalimantan Timur telah mencapai daya mampu 867 MW, sementara beban puncak hanya 747 MW.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Minta Masyarakat Jangan Selalu Kambinghitamkan Listrik Sebagai Penyebab Kebakaran Sebelum Ada Hasil Investigasi yang Sah
Menurut Maria, ini menunjukkan kesiapan PLN dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan di masa mendatang.
"Listrik adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh. PLN menunjukkan kesiapan penuh untuk mendukung iklim usaha yang kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim dan Kaltara," katanya.
Direktur Utama PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), Mulianto, menyampaikan bahwa pasokan listrik 42 MW dari PLN sangat vital dalam mendukung operasional dua anak usaha ITMG yang bergerak di sektor energi dan pertambangan.
