KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Langkah strategis PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) yang menggandeng sektor swasta dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah Kalimantan Timur mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), yang menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN UID Kaltimra dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) untuk suplai daya sebesar 42 Mega Watt (MW).
Baca Juga:
Jadi Pionir Pengembangan Ekosistem Hidrogen di Indonesia, ALPERKLINAS Apresiasi PLN yang Sudah Bangun 22 Green Hydrogen Plant di Seluruh Indonesia
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah langkah konkret yang menunjukkan keseriusan PLN dalam membangun infrastruktur energi yang tidak hanya handal, tetapi juga proaktif dalam menjawab kebutuhan dunia industri yang kian berkembang di wilayah tersebut.
"Kerja sama antara PLN dan sektor swasta seperti ITMG merupakan bentuk sinergi yang sangat strategis. Ini menunjukkan bahwa PLN tidak bekerja sendiri, tetapi membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha untuk bersama-sama memacu roda perekonomian nasional, khususnya di Kalimantan Timur dan Utara," ujar Tohom, Rabu, (30/4/2025).
Tohom menambahkan bahwa konsumsi listrik yang meningkat seiring pertumbuhan industri harus ditanggapi dengan kesiapan sistem kelistrikan yang efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Minta Masyarakat Jangan Selalu Kambinghitamkan Listrik Sebagai Penyebab Kebakaran Sebelum Ada Hasil Investigasi yang Sah
"Kita tidak boleh terjebak pada pasokan yang serba cukup di atas kertas. Kesiapan daya harus berjalan seiring dengan kualitas distribusi, keandalan jaringan, dan keterjangkauan harga bagi seluruh pengguna, baik industri maupun masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, langkah PLN ini juga bisa menjadi model bagi daerah lain dalam memadukan peran negara dan swasta untuk kepentingan publik.
"PLN tidak hanya sebagai penyedia listrik, tapi juga fasilitator pertumbuhan industri dan investasi. Maka, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MoU ini harus dijaga," kata Tohom.
Tohom yang juga dikenal sebagai Pegiat Anti Korupsi dari LSM Martabat ini mengingatkan pentingnya pengawasan publik terhadap setiap bentuk kerjasama antara BUMN dan swasta, khususnya dalam proyek-proyek bernilai besar.
“Kolaborasi seperti ini rawan disalahgunakan bila tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawalan prosesnya. Kita mendorong agar mekanisme pengawasan partisipatif juga disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur listrik yang baik adalah fondasi dari layanan publik yang adil.
“Jangan sampai daerah berkembang seperti Kaltim hanya jadi lokasi investasi tanpa perlindungan menyeluruh bagi konsumen. Peran lembaga seperti ALPERKLINAS adalah memastikan suara konsumen tetap didengar dalam pembangunan nasional,” jelas Tohom.
Sebelumnya, General Manager PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan mengatakan bahwa suplai listrik Kalimantan Timur telah mencapai daya mampu 867 MW, sementara beban puncak hanya 747 MW.
Menurut Maria, ini menunjukkan kesiapan PLN dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan di masa mendatang.
"Listrik adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh. PLN menunjukkan kesiapan penuh untuk mendukung iklim usaha yang kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim dan Kaltara," katanya.
Direktur Utama PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), Mulianto, menyampaikan bahwa pasokan listrik 42 MW dari PLN sangat vital dalam mendukung operasional dua anak usaha ITMG yang bergerak di sektor energi dan pertambangan.
"Dukungan PLN ini penting untuk ekspansi dan keberlanjutan industri kami ke depan," ujarnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
