“Kebijakan kelistrikan nasional idealnya berjalan searah dengan kepentingan konsumen, bukan hanya kepentingan pemodal,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah segera membentuk forum konsultatif antara regulator, pelaku industri, dan perwakilan konsumen guna menyusun peta jalan pendanaan energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Masalah Kuota dan SDM, Desak Pemerintah Bentuk Regulasi dan Lembaga Pelatihan PLTS Atap
Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 162 miliar atau sekitar Rp 2.721 triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikan, termasuk proyek supergrid dan pembangkit energi hijau.
Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 59 miliar atau Rp 991,20 triliun akan dialokasikan untuk sektor energi bersih seperti PLTA dan panas bumi.
Suroso menjelaskan bahwa masih terdapat mismatch antara lokasi sumber energi dan pusat permintaan.
Baca Juga:
Banyak Masyarakat Rasakan Manfaatnya, ALPERKLINAS Minta PLN Tempatkan CSR pada Sektor Produktif
Untuk itu, PLN akan membangun supergrid guna menjembatani kesenjangan tersebut. Potensi energi hidro yang sudah diidentifikasi disebut mencapai 29 GW, namun baru sekitar 5,8 GW yang dikembangkan sejauh ini.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
