“Ini bukan semata soal lampu menyala atau tidak, tapi bagaimana PJU menjangkau masyarakat marjinal di desa-desa yang sebelumnya gelap gulita. Jika ini berhasil, maka dampaknya bukan hanya menekan angka kriminalitas dan kecelakaan, tapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi malam hari,” kata Tohom yang juga CEO & Founder Wahana TV, sebuah media yang kerap menyoroti isu layanan publik dan konsumen.
Ia menambahkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, PJU harus menjadi bagian dari strategi makro daerah.
Baca Juga:
PLN CSR Awards 2025: PLN Raih 43 Penghargaan dan Predikat Platinum SDGs
“Lampu jalan adalah urat nadi malam hari. Ketika daerah gelap, yang menderita adalah rakyat kecil. Jadi, saya dorong agar setiap rupiah yang dipungut lewat PPJ kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan maksimal,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Albert Butar-Butar, menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak PLN Siantar pada 20 Mei 2025.
Dalam keterangannya, ia menyebut kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Asahan untuk mewujudkan visi daerah sebagai wilayah yang “sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan”.
Baca Juga:
PLN Raih Penghargaan IBEA 2025 untuk Transisi Energi Nasional
Albert menambahkan, dengan adanya PJU yang merata, masyarakat seperti petani dan penggalas sayur dari desa terpencil tidak lagi takut melintasi jalan gelap menuju pusat kota untuk menjual hasil panennya.
Ia juga meyakini bahwa MoU dengan PLN akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi angka kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas.
[Redaktur: Mega Puspita]
