KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah sinergis antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dan PLN Siantar dalam meningkatkan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Meskipun pajak PJU masih menjadi tanggungan konsumen, ALPERKLINAS menilai kolaborasi tersebut merupakan terobosan penting yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Baca Juga:
Siaga Idul Adha, PLN UP3 Sumedang Pastikan Keandalan Kelistrikan Bagi Masyarakat
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa sinergi semacam ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan mendasar warga.
“PJU bukan sekadar fasilitas penerangan, tapi simbol kehadiran negara dalam menjamin rasa aman di ruang publik. Kolaborasi antara Pemkab Asahan dan PLN Siantar adalah contoh nyata bagaimana sektor publik dan BUMN dapat bergerak bersama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Tohom, Minggu (1/6/2025).
Namun demikian, Tohom juga menyoroti bahwa skema pembiayaan PJU yang masih dibebankan pada konsumen listrik melalui komponen Pajak Penerangan Jalan (PPJ) perlu terus diawasi secara transparan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Sama PLN dan Pemkab Gayo Lues dalam Pengembangan PLTMH Demi Kemandirian Energi
“Konsumen wajib tahu ke mana uang PPJ mereka mengalir. Sudah waktunya pemerintah daerah membuka data penggunaan PPJ secara berkala dan akuntabel,” tegasnya.
Tohom juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program penerangan jalan.
Ia menyarankan agar Pemkab Asahan membentuk tim monitoring independen untuk memastikan bahwa setiap titik PJU yang direncanakan benar-benar berfungsi dan tidak sekadar menjadi proyek seremonial.
“Ini bukan semata soal lampu menyala atau tidak, tapi bagaimana PJU menjangkau masyarakat marjinal di desa-desa yang sebelumnya gelap gulita. Jika ini berhasil, maka dampaknya bukan hanya menekan angka kriminalitas dan kecelakaan, tapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi malam hari,” kata Tohom yang juga CEO & Founder Wahana TV, sebuah media yang kerap menyoroti isu layanan publik dan konsumen.
Ia menambahkan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, PJU harus menjadi bagian dari strategi makro daerah.
“Lampu jalan adalah urat nadi malam hari. Ketika daerah gelap, yang menderita adalah rakyat kecil. Jadi, saya dorong agar setiap rupiah yang dipungut lewat PPJ kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan maksimal,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Albert Butar-Butar, menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak PLN Siantar pada 20 Mei 2025.
Dalam keterangannya, ia menyebut kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Asahan untuk mewujudkan visi daerah sebagai wilayah yang “sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan”.
Albert menambahkan, dengan adanya PJU yang merata, masyarakat seperti petani dan penggalas sayur dari desa terpencil tidak lagi takut melintasi jalan gelap menuju pusat kota untuk menjual hasil panennya.
Ia juga meyakini bahwa MoU dengan PLN akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi angka kriminalitas serta kecelakaan lalu lintas.
[Redaktur: Mega Puspita]
