"APBN kita sekitar Rp3.000 triliun. Ini perlu dana besar yang perlu dimobilisasi," ujar Sri Mulyani.
Untuk itu, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.
Baca Juga:
Wakil Bupati Fakfak Sambangi Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bahas Gas to Power untuk Fakfak Terang
Indonesia juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.
"Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal," tutup Sri Mulyani. [tum]
