WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah pemerintah yang mempercayakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy kepada PT PLN (Persero).
Menurut ALPERKLINAS, keputusan ini tepat karena PLN memiliki kompetensi teknis, infrastruktur, serta pengalaman panjang dalam mengelola sistem kelistrikan nasional.
Baca Juga:
Pendanaan Fosil Dunia Turun 78 Persen, Tapi Jerman dan AS Masih Gelontorkan Dana
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa keterlibatan PLN akan memperkuat keandalan program waste to energy di Indonesia.
“PLN bukan hanya sekadar perusahaan listrik, tetapi juga pilar energi nasional yang mampu mengintegrasikan aspek teknis, regulasi, dan kebutuhan konsumen. Dengan begitu, pengolahan sampah bisa menghasilkan listrik yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Tohom dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Tohom menambahkan, keputusan ini sekaligus menghindarkan adanya potensi tumpang tindih pengelolaan antara swasta, BUMD, dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Dorong Transisi Energi, ALPERKLINAS Sambut Kemudahan Izin Pemasangan PLTS Atap
Menurutnya, model skema yang memberikan peran dominan kepada PLN membuat arah kebijakan lebih jelas dan akuntabel.
“Kalau PLN yang pegang, maka ada kepastian harga listrik, transparansi tipping fee, dan jaminan keberlanjutan investasi. Itu penting agar program ini tidak hanya berhenti di tahap uji coba,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tohom menilai keterlibatan PLN juga bisa menjadi momentum memperkuat transisi energi.
Ia menekankan bahwa pengolahan sampah menjadi energi bukan sekadar solusi darurat sampah, melainkan bagian dari agenda energi bersih dan ramah lingkungan.
“Dengan teknologi yang tepat, sampah bisa menjadi sumber energi berkelanjutan. Ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dan mendukung kemandirian energi Indonesia,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI) ini menekankan perlunya regulasi yang berpihak pada konsumen.
Ia meminta agar pemerintah memastikan tarif listrik hasil pengolahan sampah tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.
“Jangan sampai program yang bagus ini malah menambah biaya listrik bagi konsumen. Transparansi harga dan skema subsidi harus jelas,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong adanya pengawasan publik agar proyek ini benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Menurut Tohom, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota yang selama ini dibebani dengan persoalan darurat sampah.
“Keberhasilan program waste to energy akan terlihat bukan hanya dari jumlah megawatt yang dihasilkan, tetapi juga dari lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih sehat,” tambahnya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya menugaskan PLN dalam pengelolaan program waste to energy. Ia menyebut skema ini akan segera diterapkan di 33 kota dengan prioritas utama Jakarta.
Setiap proyek ditargetkan mengolah minimal 1.000 ton sampah per hari, menghasilkan listrik sekitar 15 MW, dan mampu memenuhi kebutuhan hingga 20.000 rumah tangga.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
