“Kalau masyarakat merasa dipinggirkan, potensi gesekan semakin besar. Padahal, keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh stabilitas sosial di sekitarnya. Maka saya tegaskan, peduli pada masyarakat bukan hanya moral obligation, tapi juga strategi bisnis yang cerdas,” tegas Tohom.
Ia menambahkan, di tengah transisi energi global, Indonesia membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat harus dibangun di atas asas keadilan.
Baca Juga:
80 Tahun Listrik Indonesia, ALPERKLINAS Dorong PLN Jaga Standar dan Kualitas Pelayanan Konsumen
“Energi bersih tidak boleh lahir dengan cara kotor. Inilah yang harus kita kawal bersama,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti praktik sosialisasi proyek panas bumi di Flores yang dianggap tidak layak, termasuk adanya pembagian uang kecil saat mengedarkan kuesioner persetujuan.
Kritik datang dari warga hingga Keuskupan Agung Ende yang menilai pendekatan tersebut mencederai prinsip keadilan sosial.
Baca Juga:
Jaga Daya Beli Konsumen, ALPERKLINAS Harap Pemerintah Tetap Berikan Diskon Listrik Tahun 2026
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
