KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis PLN yang menargetkan 75 persen tambahan kapasitas pembangkit listrik Indonesia akan bersumber dari energi terbarukan dalam sepuluh tahun mendatang.
Bagi ALPERKLINAS, kebijakan ini bukan sekadar proyek energi, tetapi merupakan lompatan besar menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Baca Juga:
Ikut Partisipasi Kurangi Emisi Karbon, ALPERKLINAS Apresiasi Langkah Wings Group Pasang PLTS Atap di 8 Pabriknya
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai keputusan PLN yang sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu merupakan langkah tepat untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang mahal dan tidak berkelanjutan.
“Langkah PLN ini adalah tonggak penting. Kita sedang berbicara tentang masa depan energi yang lebih bersih, lebih murah, dan berbasis kemandirian nasional,” ujar Tohom, Rabu (8/10/2025).
Menurut Tohom, arah kebijakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru yang diteken tiga bulan lalu itu selaras dengan visi pemerintah dalam membangun swasembada energi berbasis potensi domestik seperti angin, air, panas bumi, dan tenaga surya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dorong Pemerintah dan PLN Manfaatkan Semua Bendungan di Indonesia untuk PLTS
Ia menegaskan, upaya tersebut harus disertai transparansi dan partisipasi publik agar konsumen juga merasakan manfaat langsung dari transisi energi.
“Jangan sampai program hijau ini hanya menjadi jargon. Harus ada mekanisme yang memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Energi terbarukan harus identik dengan efisiensi, bukan sekadar prestise,” tegasnya.
Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LPKKI) ini juga mengingatkan bahwa transisi ke energi baru terbarukan (EBT) akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal infrastruktur dan distribusi.
Ia menilai penting adanya peta jalan yang realistis, termasuk peningkatan kapasitas SDM di sektor energi.
“Kita harus mengantisipasi lonjakan kebutuhan daya seiring pertumbuhan ekonomi digital dan elektrifikasi kendaraan. PLN tidak boleh bekerja sendiri, kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha adalah kunci,” tutur Tohom.
Lebih lanjut, Tohom menilai bahwa keberhasilan PLN mencapai target 75 persen EBT akan menjadi simbol keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengutip pernyataan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang menargetkan seluruh daerah di Indonesia harus terang pada 2029.
“Itu bukan sekadar mimpi, tapi komitmen moral untuk mewujudkan keadilan sosial di sektor energi. Tidak boleh ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan di era digital ini,” ujarnya menekankan.
Tohom menambahkan, kebijakan energi hijau PLN juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global terkait isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
“Kita bisa menjadi role model di Asia Tenggara. Indonesia punya potensi besar, dan bila dikelola dengan visi keberlanjutan, dunia akan melihat kita bukan lagi sebagai konsumen energi, tetapi produsen energi bersih,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa selama 10 tahun ke depan akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dan 75 persennya akan berbasis energi baru terbarukan sesuai arahan Menteri ESDM dan Presiden.
Ia menegaskan, PLN berkomitmen menggantikan sumber energi impor dengan energi domestik yang lebih murah dan ramah lingkungan seperti angin, matahari, tenaga air, dan panas bumi.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
