Karena itu, percepatan pembangunan pembangkit, termasuk PLTA Pakpak Barat, harus tetap dibarengi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Ketika listrik dibangun dari sumber daya alam, maka manfaat terbesarnya harus kembali ke rakyat. Konsumen berhak atas listrik yang terjangkau, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial,” tegasnya.
Baca Juga:
PLN Dukung Percepatan PSEL di Denpasar, Bogor, dan Bekasi
Lebih jauh, ALPERKLINAS memandang PLTA Pakpak Barat sebagai bagian dari peta besar transformasi energi nasional.
Tohom menilai proyek ini dapat menjadi legacy penting bagi generasi mendatang jika dikelola secara beretika dan berpihak pada kepentingan publik.
“Energi bersih adalah masa depan. Namun masa depan itu hanya bermakna jika dibangun dengan rasa keadilan hari ini. Di situlah peran negara diuji,” pungkas Tohom.
Baca Juga:
Dari Tadah Hujan ke Panen Tiga Kali, PLN Hadirkan Solusi Irigasi Listrik
[Redaktur: Mega Puspita]
