Karena itu, percepatan pembangunan pembangkit, termasuk PLTA Pakpak Barat, harus tetap dibarengi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Ketika listrik dibangun dari sumber daya alam, maka manfaat terbesarnya harus kembali ke rakyat. Konsumen berhak atas listrik yang terjangkau, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial,” tegasnya.
Baca Juga:
Penyidikan Laka Lantas Naik Tahap, Pengemudi Jalani Observasi Kejiwaan di RSJ Jambi
Lebih jauh, ALPERKLINAS memandang PLTA Pakpak Barat sebagai bagian dari peta besar transformasi energi nasional.
Tohom menilai proyek ini dapat menjadi legacy penting bagi generasi mendatang jika dikelola secara beretika dan berpihak pada kepentingan publik.
“Energi bersih adalah masa depan. Namun masa depan itu hanya bermakna jika dibangun dengan rasa keadilan hari ini. Di situlah peran negara diuji,” pungkas Tohom.
Baca Juga:
Kapolda Jambi Jalin Silaturahmi dengan MUI, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan dan Cegah Radikalisme
[Redaktur: Mega Puspita]
