KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendorong perusahaan-perusahaan mitra PLN untuk semakin aktif menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dalam bentuk bantuan kelistrikan.
Organisasi ini menilai, para pemegang kontrak dan pemasok energi bagi PLN memiliki peran strategis dalam mempercepat keadilan energi dan akses listrik bagi warga yang kurang mampu.
Baca Juga:
Harus Tepat Sasaran, ALPERKLINAS Dukung Pemerintah dan PLN Hanya Berikan Subsidi Listrik bagi Ekonomi Lemah
Menurut ALPERKLINAS, dukungan CSR dari perusahaan penyedia energi, mulai dari pemasok batu bara, kontraktor engineering, hingga perusahaan pembangkitan, dapat diarahkan untuk peningkatan instalasi rumah tangga, sambungan baru bagi keluarga prasejahtera, hingga penyediaan peralatan keselamatan listrik.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyampaikan bahwa keberlanjutan sistem energi nasional tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit dan jaringan, namun juga dari tingkat keterjangkauan dan akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat tertinggal dari akses energi, sementara para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan menikmati manfaat ekonomi yang signifikan dari sistem kelistrikan nasional,” tegas Tohom.
Baca Juga:
Hadirkan Pemerataan Akses Listrik Bagi Seluruh Rakyat, ALPERKLINAS Dorong BUMN Lainnya dan Swasta Ikuti Program PLN Beri Bantuan 8000 Listrik Gratis pada HLN 2025
Tohom menambahkan, pola kerja sama jangka panjang antara PLN dan berbagai mitra energi selayaknya diikuti dengan komitmen distribusi manfaat bagi konsumen.
Ia menilai program CSR berbasis kelistrikan lebih tepat sasaran ketimbang kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung.
“CSR bukan sekadar simbol sosial, melainkan mekanisme distribusi kesejahteraan. Perusahaan tambang, penyedia bahan bakar pembangkit, maupun operator pembangkit swasta perlu ikut menjawab kebutuhan masyarakat akan sambungan listrik yang layak, instalasi aman, dan peralatan penunjang,” tuturnya.
Tohom yang juga Mantan Ketua FAKTA (Front Anti Kolusi Tanah Air) Sumatera Utara ini mengatakan bahwa transparansi dalam alokasi CSR harus diperkuat agar publik dapat menilai komitmen sosial para perusahaan mitra PLN.
“Keterbukaan sangat penting. Publik berhak tahu perusahaan mana yang benar-benar peduli, dan mana yang hanya menikmati keuntungan dari sistem energi nasional tanpa kontribusi sosial yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa fokus CSR sektor energi ke depan harus mengarah pada elektrifikasi desa, peningkatan kualitas instalasi rendah daya, serta edukasi keamanan listrik bagi masyarakat.
“Ini era digital dan transisi energi. Pembangunan jaringan sosial energi adalah fondasi menuju keadilan energi nasional,” tutup Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
