Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya regulasi yang ketat dalam eksploitasi pasir kuarsa agar tidak merusak lingkungan.
"Pemerintah harus menerapkan aturan main yang jelas agar eksploitasi pasir kuarsa tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Keberlanjutan harus menjadi prioritas utama," kata Tohom.
Baca Juga:
Jadikan PLTN Opsi Utama, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Maksimalkan Sosialisasi ke Masyarakat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis dalam rencana percepatan hilirisasi nasional.
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Bahlil menyatakan bahwa pasir kuarsa akan menjadi komoditas strategis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di industri energi terbarukan.
Keputusan ini sejalan dengan Kepmen ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 yang menetapkan pasir kuarsa sebagai bagian dari 22 mineral strategis Indonesia.
Baca Juga:
TNI-Polri Dukung Pemulihan Listrik Sumut, ALPERKLINAS Dorong Semua Elemen Masyarakat Terus Berpartisipasi Pascabencana
Dengan sumber daya pasir kuarsa yang mencapai 25 miliar ton dan cadangan sebesar 330 juta ton yang tersebar di 23 provinsi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri panel surya dunia.
[Redaktur: Mega Puspita]
