Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proyek PLN yang terintegrasi antara transmisi, distribusi, dan penguatan pembangkit juga perlu dijaga dari potensi hambatan di lapangan, termasuk birokrasi, perizinan, maupun penolakan sosial yang tidak berbasis data.
“Kita bicara kepentingan strategis nasional, maka pendekatannya harus rasional dan berbasis kepentingan rakyat. Bukan diseret ke arah yang spekulatif atau menghalangi pembangunan,” katanya.
Baca Juga:
Investor Lokal Terus Dukung Energi Bersih, ALPERKLINAS Apresiasi Group Sinar Mas Bangun Pabrik Panel Surya Terbesar di Indonesia
Sebelumnya, PLN Group yang terdiri dari Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), Unit Induk Distribusi Bali (UID Bali), PLN Indonesia Power, dan PLN Icon Plus, telah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster MM pada Rabu (23/7/2025) di Denpasar.
Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan rencana penguatan ketenagalistrikan melalui RUPTL terbaru.
Gubernur Bali menyatakan kesiapan Pemprov dalam mendukung penuh proyek strategis nasional PLN demi menjamin pasokan listrik yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Baca Juga:
Jadikan PLTN Salah Satu Ketahanan Energi Nasional, ALPERKLINAS Apresiasi Institut Teknologi PLN Bentuk Lembaga Nuklir Taraf Internasional GINEST
General Manager PLN UIT JBM, Handy Wihartady, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa penguatan sistem kelistrikan Bali menjadi hal mendesak mengingat beban sistem yang kian meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan.
Saat ini, sekitar 70 persen pasokan listrik Bali berasal dari pembangkit lokal, sementara 30 persen lainnya disuplai dari Pulau Jawa melalui jaringan kabel laut bawah laut SKLT yang menghubungkan Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).