KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung penuh penguatan infrastruktur kelistrikan melalui proyek-proyek strategis nasional yang digagas PLN Group di Pulau Dewata.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, dalam keterangannya pada Senin (28/7/2025), menilai dukungan tersebut sebagai keputusan visioner dan responsif terhadap kebutuhan pertumbuhan energi masyarakat serta pelaku usaha di Bali.
Baca Juga:
Investor Lokal Terus Dukung Energi Bersih, ALPERKLINAS Apresiasi Group Sinar Mas Bangun Pabrik Panel Surya Terbesar di Indonesia
“Kami memandang dukungan Pemprov Bali sebagai wujud nyata keberpihakan pada kepentingan publik dan kelangsungan pelayanan dasar negara di bidang kelistrikan,” ujar Tohom.
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek kelistrikan di bawah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tidak hanya berdampak pada keandalan sistem tenaga listrik, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk menjaga daya saing daerah, terutama Bali yang menjadi etalase pariwisata dan budaya Indonesia di mata dunia.
Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Prabowo–Gibran ini mengatakan bahwa dukungan kepala daerah terhadap proyek strategis nasional di sektor energi menjadi indikator penting dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga:
Jadikan PLTN Salah Satu Ketahanan Energi Nasional, ALPERKLINAS Apresiasi Institut Teknologi PLN Bentuk Lembaga Nuklir Taraf Internasional GINEST
"Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo ke depan yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar, termasuk energi,” ujarnya.
Menurut Tohom, ALPERKLINAS mendukung penuh pelaksanaan proyek-proyek seperti pembangunan gardu induk, pembangkit baru, serta jalur transmisi SUTT dan SUTET yang akan memperkuat sistem kelistrikan Bali, dan sekaligus memitigasi risiko kekurangan pasokan, terutama pada musim puncak kunjungan wisata.
“Jangan sampai masyarakat atau pelaku usaha di Bali menghadapi pemadaman karena infrastruktur listrik yang tidak memadai, padahal kebutuhannya terus tumbuh,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proyek PLN yang terintegrasi antara transmisi, distribusi, dan penguatan pembangkit juga perlu dijaga dari potensi hambatan di lapangan, termasuk birokrasi, perizinan, maupun penolakan sosial yang tidak berbasis data.
“Kita bicara kepentingan strategis nasional, maka pendekatannya harus rasional dan berbasis kepentingan rakyat. Bukan diseret ke arah yang spekulatif atau menghalangi pembangunan,” katanya.
Sebelumnya, PLN Group yang terdiri dari Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), Unit Induk Distribusi Bali (UID Bali), PLN Indonesia Power, dan PLN Icon Plus, telah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster MM pada Rabu (23/7/2025) di Denpasar.
Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan rencana penguatan ketenagalistrikan melalui RUPTL terbaru.
Gubernur Bali menyatakan kesiapan Pemprov dalam mendukung penuh proyek strategis nasional PLN demi menjamin pasokan listrik yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.
General Manager PLN UIT JBM, Handy Wihartady, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa penguatan sistem kelistrikan Bali menjadi hal mendesak mengingat beban sistem yang kian meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan.
Saat ini, sekitar 70 persen pasokan listrik Bali berasal dari pembangkit lokal, sementara 30 persen lainnya disuplai dari Pulau Jawa melalui jaringan kabel laut bawah laut SKLT yang menghubungkan Ketapang (Banyuwangi) dan Gilimanuk (Bali).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
