Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk PLN dan pengembang proyek, aktif membangun komunikasi yang terbuka dan jujur.
"Jangan biarkan celah komunikasi disusupi hoaks atau narasi yang memecah belah warga. Pers dan lembaga konsumen harus ikut mengawasi agar proses berjalan jernih dan berpihak pada rakyat kecil," ujar Tohom.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sebut Program Listrik Gratis Sangat Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Tidak Mampu
Lebih jauh, ia mengusulkan dibentuknya Forum Konsultasi Publik Terbuka secara berkala antara pemerintah, pengembang, masyarakat adat, dan organisasi konsumen agar semua persoalan bisa diselesaikan dalam bingkai musyawarah.
“Kalau dialognya dibuka seluas-luasnya dan datanya jujur, masyarakat akan paham dan mendukung. Justru ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pembangunan bisa inklusif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa NTT telah ditetapkan sebagai provinsi energi terbarukan dan mendukung penuh pengembangan panas bumi di Poco Leok.
Baca Juga:
Kurangi Emisi Karbon, ALPERKLINAS Apresiasi Kerjasama PLN dan Pemprov Banten Sosialisasi Pemakaian Kompor Induksi pada Konsumen
Menurutnya, proyek panas bumi ini adalah bagian penting dari agenda besar transisi energi bersih.
Melki menegaskan, “Ini soal masa depan energi dan pembangunan di NTT. Tapi prinsipnya tetap: jika masyarakat menolak, maka proyek akan dievaluasi. Yang penting semua harus melalui dialog.”
Proyek serupa di Ulumbu, yang telah berlangsung selama 13 tahun, dijadikan rujukan oleh Pemprov NTT sebagai contoh bahwa energi panas bumi bisa berjalan dengan damai dan memberi manfaat nyata bagi warga.
