Konsumenlistrik.com | Pemerintah saat ini tengah getol dalam mendorong penggunaan mobil listrik di dalam negeri.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan emisi yang dikeluarkan dari sisa pembakaran bahan bakar kendaraan konvensional.
Baca Juga:
Uni Eropa Berlakukan Tarif Tinggi Mobil Listrik Buatan China
Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Nicolas Kanter menilai bahwa infrastruktur menjadi hal yang cukup penting. Terutama dalam mendukung pengembangan mobil listrik di dalam negeri.
Menurut dia jika RI ingin mengakselerasi mobil listrik, maka pengembangan infrastruktur harus dibangun bersamaan dengan pengembangan industri itu sendiri. "Ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan industri itu saling berkaitan satu dengan yang lain," kata dia kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Selain infrastruktur, regulasi dalam mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik juga menjadi kunci. Pemerintah juga dapat mendorong BUMN yang saat ini tengah dibangun oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) menghadirkan electric vehicle di dalam negeri secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Baca Juga:
Neta Luncurkan Model Ketiga Mobil Listrik di Indonesia, Dukung Pengurangan Emisi Karbon
"Semakin cepat adoposi EV semakin mendorong kemapanan dari bisnis EV itu. Tantangan terbesar itu adalah perlahan-lahan biaya EV itu bisa bersaing dengan kendaraan konvensional. Karena dimana mana itu lebih mahal," katanya.
Seperti diketahui, RI tidak main-main dalam mengejar target menjadi pemain global baterai kendaraan listrik . Bahkan, pada 2026 mendatang RI bercita-cita bisa menguasai pasar baterai kendaraan listrik Asia Tenggara (ASEAN).
Target ini menjadi salah satu peta jalan yang ingin dicapai oleh Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Baterai, Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia.
Adapun, Holding baterai ini dibentuk oleh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdiri dari Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID (PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), dengan komposisi saham sebesar masing-masing 25%. [tum]