Konsumenlistrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, minta pemerintah untuk mendukung penuh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah kepulauan Indonesia.
Langkah ini dinilai tidak hanya sebagai solusi atas keterbatasan pasokan listrik di berbagai daerah terpencil, tetapi juga membuka peluang besar untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah.
Baca Juga:
Waspada Tiang Listrik Bermasalah, ALPERKLINAS Imbau Masyarakat Aktif Lapor ke PLN
Menurut Tohom, rencana pembelian pasokan listrik tenaga surya oleh Singapura dari Indonesia harus dimanfaatkan secara strategis oleh pemerintah.
“Kondisi geografis Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang dekat dengan Singapura, merupakan keunggulan yang bisa dikapitalisasi. Dengan lebih dari 2.500 pulau, wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengelolaan energi surya. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya, Sabtu (11/1/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan listrik.
Baca Juga:
Surabaya Jadi Pionir, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Percepat PSEL di 11 Daerah Lain
Berdasarkan laporan dari berbagai reses, masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Karimun, Bintan, Batam, dan Lingga sering mengeluhkan pasokan listrik yang minim dan tidak stabil.
“Tidak hanya rumah tangga yang terdampak, tetapi juga sekolah, rumah sakit, pusat perdagangan, hingga penerangan jalan. Kondisi ini tentu menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat setempat,” tambahnya.
ALPERKLINAS mengapresiasi langkah beberapa investor, baik lokal maupun internasional, yang telah melakukan survei awal di wilayah tersebut.
Namun, menurutnya, peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan investasi ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pada para investor, menyederhanakan regulasi, serta memastikan agar masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan PLTS. Sebagai contoh, alokasi 30% produksi listrik PLTS untuk kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi pembangkit harus diawasi dengan baik,” tegasnya.
Tohom juga menilai perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan proyek ini.
“Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus bertindak cepat untuk merealisasikan rencana ini. Di sisi lain, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, juga harus proaktif memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para investor,” katanya.
Tohom, yang juga Ketua Pengurus Pusat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH), menegaskan bahwa pengembangan PLTS di Kepulauan Riau merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah kelistrikan, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi di wilayah tersebut.
Menurutnya, keberadaan PLTS dapat menciptakan peluang kerja baru, memberdayakan masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah.
“Energi surya adalah solusi berkelanjutan yang harus dimanfaatkan dengan visi jauh ke depan. Jika dikelola dengan tepat, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain utama dalam penyediaan energi terbarukan di kawasan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya secara signifikan,” ujar Tohom dengan optimis.
Tohom pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret, termasuk mempercepat regulasi dan memberikan dukungan insentif bagi investor.
“Langkah ini bukan hanya soal investasi energi, tetapi juga tentang membangun masa depan Indonesia yang mandiri secara energi, berdaya saing, dan inklusif. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, kita bisa mewujudkan pemerataan pembangunan yang nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” tutupnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
