KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap transisi energi bersih melalui pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.
Dalam rencana strategis itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa dari total 69,5 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit yang akan dibangun, sebanyak 42,6 GW atau 61 persen akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), dengan tenaga surya mengambil porsi terbesar, yakni 17,1 GW.
Baca Juga:
RI Targetkan 30 PLTN hingga 2060, ALPERKLINAS Soroti Transfer Teknologi dan Kompetensi SDM
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Lembaga ini menilai langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap efisiensi dan kepentingan konsumen.
“Energi surya saat ini merupakan salah satu sumber listrik EBT yang paling murah dan cepat dibangun. Dengan memprioritaskan pembangkit tenaga surya, pemerintah bukan hanya mengakselerasi transisi energi, tetapi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Baca Juga:
Dampak Positifnya Sangat Luas, ALPERKLINAS Sebut Percepatan Regulasi Menentukan Kepastian Realisasi Energi Terbarukan
Tohom menjelaskan bahwa biaya produksi listrik dari pembangkit tenaga surya kini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan energi fosil.
Selain itu, instalasi PLTS skala besar maupun PLTS atap memungkinkan penetrasi energi bersih dilakukan tanpa menunggu waktu yang panjang atau investasi berat seperti pada pembangkit lainnya.
“Apresiasi tertinggi kami sampaikan, karena selain ramah lingkungan, PLTS juga mampu mendistribusikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil,” tambah Tohom.
