Tohom mengingatkan agar proyek bernilai sekitar Rp1 triliun ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Yang harus dijaga adalah kesinambungannya. Harga gas harus rasional, kontraknya jelas, dan manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen, bukan hanya tercatat sebagai angka investasi,” tegasnya.
Baca Juga:
Suara Keras Petasan Menjadi Bentuk Protes Indikasi KKN di PUPR Provinsi Jambi
Lebih jauh, Tohom memandang proyek WNTS–Pemping sebagai fondasi bagi transformasi sistem kelistrikan Batam yang berbasis gas.
Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik sekitar 15% per tahun, Batam membutuhkan perencanaan energi yang visioner dan terintegrasi.
“Gas adalah jembatan menuju transisi energi. Selama energi baru terbarukan masih terbatas di Batam, gas menjadi pilihan paling realistis dan aman. Tapi jembatan ini harus dibangun dengan orientasi jangka panjang, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Baca Juga:
Preschool Field Trip TK Kurnia Global School, Murid Belajar Tugas Brimob di Satbrimob Polda Jambi
ALPERKLINAS juga mendorong agar pemerintah dan PLN memastikan proyek ini benar-benar memperkuat kedaulatan energi nasional.
Menurut Tohom, pengaliran gas Natuna ke Batam harus menjadi preseden bagi wilayah lain agar kebutuhan dalam negeri tidak lagi berada di urutan kedua.
“Ini adalah keberanian negara menata ulang prioritas energi nasional. Konsumen listrik berhak atas pasokan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
