Ia menilai sinergi BUMN, institusi negara, dan masyarakat lokal merupakan kunci agar program sosial tidak berhenti di tengah jalan.
“Ini bukan hanya soal dapur dan makanan bergizi, tetapi tentang membangun ekosistem perlindungan sosial yang nyata,” katanya.
Baca Juga:
Tarif Listrik Tak Naik di Tengah Geopolitik Global, ALPERKLINAS: Kebijakan Tepat dan Berimbang
Lebih jauh, Tohom mendorong agar praktik serupa ditiru oleh BUMN lain maupun sektor swasta. Menurutnya, jika pendekatan kolaboratif seperti ini direplikasi secara luas, maka CSR dapat menjadi kekuatan kolektif nasional dalam menjawab persoalan struktural, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses gizi.
“BUMN dan swasta jangan berjalan sendiri-sendiri. Negara membutuhkan orkestrasi sosial, dan contoh dari PLN ini sudah berada di jalur yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Baca Juga:
Demi "Nias Terang", Wali Kota Gunungsitoli Harap Pembangunan PLTMG Segera Dimulai
Dengan pengawasan yang baik, program-program serupa diyakini mampu memperkuat legitimasi BUMN di mata masyarakat sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam melindungi hak dasar warga.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan TNI Angkatan Udara meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga tersebut dan menyebut program TJSL PLN sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang produktif karena turut menggerakkan ekonomi daerah.
