KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) merespons positif langkah PT PLN (Persero) yang membangun dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama TNI Angkatan Udara melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Inisiatif ini dinilai menunjukkan wajah baru peran BUMN yang tidak semata berorientasi pada bisnis, tetapi juga hadir sebagai aktor strategis dalam penanganan stunting dan penguatan gizi masyarakat.
Baca Juga:
PLN UID Jakarta Raya Gelar Apel Penyalaan Serentak Pasang Baru dan Tambah Daya 1.700 Pelanggan
ALPERKLINAS menilai kolaborasi lintas lembaga tersebut mencerminkan praktik baik pemanfaatan dana CSR yang tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi kelompok rentan.
Program ini juga dinilai relevan dengan kebutuhan nasional saat ini, di mana isu gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan SPPG oleh PLN bersama TNI AU patut dijadikan model nasional.
Baca Juga:
PLN Selesaikan Penyambungan Listrik di Muara Anggoli Malam Ini
Menurutnya, CSR tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan jangka pendek, melainkan harus dirancang sebagai investasi sosial yang berkelanjutan.
“Apa yang dilakukan PLN ini menunjukkan bahwa dana CSR bisa menjadi instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Tohom, Rabu (31/12/2025).
Tohom menambahkan, keterlibatan TNI AU dalam pengelolaan dan operasional SPPG juga memberikan jaminan disiplin, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program.
Ia menilai sinergi BUMN, institusi negara, dan masyarakat lokal merupakan kunci agar program sosial tidak berhenti di tengah jalan.
“Ini bukan hanya soal dapur dan makanan bergizi, tetapi tentang membangun ekosistem perlindungan sosial yang nyata,” katanya.
Lebih jauh, Tohom mendorong agar praktik serupa ditiru oleh BUMN lain maupun sektor swasta. Menurutnya, jika pendekatan kolaboratif seperti ini direplikasi secara luas, maka CSR dapat menjadi kekuatan kolektif nasional dalam menjawab persoalan struktural, mulai dari stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses gizi.
“BUMN dan swasta jangan berjalan sendiri-sendiri. Negara membutuhkan orkestrasi sosial, dan contoh dari PLN ini sudah berada di jalur yang tepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Dengan pengawasan yang baik, program-program serupa diyakini mampu memperkuat legitimasi BUMN di mata masyarakat sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam melindungi hak dasar warga.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan TNI Angkatan Udara meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga tersebut dan menyebut program TJSL PLN sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang produktif karena turut menggerakkan ekonomi daerah.
Sementara itu, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Andy Ferdinand Picaulima menyatakan dapur SPPG tersebut telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi per hari dan menyerap puluhan tenaga kerja lokal.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN untuk membangun ekosistem berkelanjutan melalui program gizi yang terintegrasi dengan ekonomi sirkular di tingkat lokal.
[Redaktur: Mega Puspita]
