Anggaran PC PEN untuk 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun tersebut turun 38,82% dari anggaran PEN 2021 yang tercatat sebesar Rp 744,77 triliun.
"Dan sekarang kami akan menggunakan dana pemulihan ini untuk terus mendukung pengeluaran kesehatan. Kita ingin mencapai 70% vaksinasi sekaligus menyediakan vaksin booster agar pandemi atau Covid-19 tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pemulihan ini," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga:
Anies Sindir dalam Debat Capres, Jokowi Sebut Gaji TNI Segera Naik
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwanto berpandangan, pemerintah harus segera mengambil sikap untuk merespon kenaikan harga minyak saat ini. Namun, menaikan harga BBM bukanlah keputusan yang bijak.
"Melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih seperti ini, yang belum pulih, saya kira pilihan itu agak riskan. Khususnya dua jenis BBM, Pertalite dan Pertamax," jelas Sugeng kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).
Oleh karena itu, jalan yang bisa ditempuh, menurut Sugeng adalah dengan memberikan kompensasi kepada Pertamina selaku badan usaha penyalur BBM di tanah air.
Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Perbankan Tidak Tahan Penyaluran Kredit pada 2024
Secara hitung-hitungan, kata Sugeng, pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada Pertamina dengan memperhitungkan selisih antara harga dasar minyak/crude, hingga ongkos produksi pengolahan BBM, sehingga harga jual, khususnya Pertalite dan Pertamax bisa tetap dijangkau oleh masyarakat.
"Selisih harga jual Pertalite tentunya diharapkan dapat diganti oleh pemerintah dengan formula harga yang tidak merugikan Pertamina," ujarnya.
Apabila kompensasi itu tidak diberikan oleh pemerintah, di tengah harga minyak yang masih mahal, Pertamina diperkirakan akan merugi hingga lebih Rp 100 triliun sampai akhir tahun, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah. [tum]
