“Pembangunan energi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kepastian lahan, regulasi yang sinkron, serta integrasi dengan sistem kelistrikan nasional. Inilah yang sekarang mulai dibangun pemerintah, dan PLN akan menjadi tulang punggung operasionalnya,” tutur Tohom.
ALPERKLINAS juga melihat potensi PLTS 100 GW sebagai momentum besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam ekonomi hijau global.
Baca Juga:
Kapasitas PLTS Atap Tembus 538 MWp, ALPERKLINAS Dorong Akselerasi Energi Surya Nasional
Dengan kapasitas tersebut, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan energi surya di kawasan Asia.
“Jika program ini berjalan konsisten, Indonesia bukan hanya mencapai kemandirian energi, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan energi bersih di kawasan. Ini akan meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan energi bagi masyarakat,” kata Tohom.
Ia juga menilai usulan agar proyek PLTS tersebut dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat realisasi investasi dan pembangunan.
Baca Juga:
Di Balik Pertumbuhan Energi Terbarukan, ALPERKLINAS Ingatkan Risiko Jaringan dan Rantai Pasok
“Ketika masuk dalam PSN, proses perizinan, penataan ruang, hingga koordinasi antarinstansi akan jauh lebih cepat. Ini penting agar target 100 GW tidak hanya menjadi rencana besar di atas kertas, tetapi benar-benar terbangun dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tohom, dukungan ATR/BPN terhadap pembangunan PLTS juga mencerminkan pendekatan pembangunan energi yang lebih terencana dan berkelanjutan.
“Kami melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah sedang membangun ekosistem energi masa depan yang lebih modern, berbasis energi bersih, dan tetap menjamin kepentingan konsumen listrik nasional,” kata dia.
