KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyiapkan lahan dalam skala besar untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat program kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat transformasi energi bersih yang akan menopang keandalan sistem kelistrikan nasional yang dikelola PLN.
Baca Juga:
Kapasitas PLTS Atap Tembus 538 MWp, ALPERKLINAS Dorong Akselerasi Energi Surya Nasional
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa kesiapan lahan yang disiapkan pemerintah menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan PLTS skala raksasa tersebut.
“Langkah Menteri ATR/BPN menyiapkan lahan hingga ratusan ribu hektare merupakan keputusan visioner. Tanpa kesiapan lahan yang jelas dan legalitas tata ruang yang kuat, proyek energi sebesar 100 GW tentu sulit direalisasikan. Karena itu ALPERKLINAS memberikan apresiasi tinggi,” kata Tohom, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, penyediaan lahan sekitar 849.000 hektare yang tengah dipetakan pemerintah menunjukkan keseriusan negara dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Baca Juga:
Di Balik Pertumbuhan Energi Terbarukan, ALPERKLINAS Ingatkan Risiko Jaringan dan Rantai Pasok
Tohom menjelaskan bahwa pembangunan PLTS dalam skala besar tidak hanya berdampak pada penguatan energi bersih, tetapi juga akan memberikan manfaat langsung bagi konsumen listrik di Indonesia.
“Jika proyek PLTS 100 GW ini berjalan optimal dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional yang dikelola PLN, maka biaya produksi listrik ke depan berpotensi lebih stabil. Ini penting bagi perlindungan konsumen karena stabilitas biaya energi akan berpengaruh pada tarif listrik dan daya saing industri nasional,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara kebijakan pertanahan, perencanaan tata ruang, dan pembangunan energi menjadi model koordinasi lintas sektor yang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek energi masa depan.
